CEO Ripple Kunjungi Capitol Hill di Tengah Perdebatan Senat tentang Regulasi Kripto
Hari ini, 9 Juli, menandai momen penting dalam diskusi kripto di Washington, selaras dengan ambisi Presiden Trump menjadikan AS sebagai pemimpin global crypto. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, akan bersaksi di depan Senate Banking Committee, sementara pajak kripto muncul sebagai topik mendesak lain di Kongres.
Poin Penting:
Hide- Brad Garlinghouse akan bersaksi di Senate Banking Committee mengenai struktur pasar digital asset.
- Legislator akan mendebat klasifikasi token seperti XRP sebagai komoditas, membuka potensi ETF altcoin.
- Perdebatan pengawasan SEC vs CFTC menjadi pusat, dengan GENIUS Act dan CLARITY Act dalam pembahasan.
- House mengeksplorasi reformasi pajak: membebaskan transaksi kecil dan menunda pajak staking/mining.
- Senator Lummis mengajukan RUU pajak kripto mandiri, mencari dukungan bipartisan.
Garlinghouse Bersaksi Saat Senat Fokus pada Kerangka Pasar Kripto
Senate Subcommittee on Financial Institutions and Digital Assets hari ini menggelar hearing bertajuk “From Wall Street to Web3: Building Tomorrow’s Digital Asset Markets”, menampilkan suara-suara utama industri. Sesi ini diperkirakan akan membentuk regulasi aset digital AS di masa depan.
CEO Ripple, Brad Garlinghouse, akan bergabung dengan Summer Mersinger dari Blockchain Association, Dan Robinson (Paradigm), dan Jonathan Levin, co-founder Chainalysis.
Dalam pernyataan di X (dulu Twitter), Garlinghouse mendesak undang-undang struktur pasar kripto yang seimbang, menekankan inovasi sekaligus perlindungan konsumen.
Saksi Garlinghouse menyoroti peran Ripple yang terus berkembang—dari menghadapi litigasi panjang dengan SEC hingga aktif berkolaborasi sebagai mitra regulasi.
Baru-baru ini Ripple menarik cross-appeal dalam kasus panjangnya melawan SEC, yang diperkirakan akan membalas, menandakan pergeseran dari pertempuran hukum ke kerja sama legislatif.
Senat Bahas Klasifikasi Komoditas untuk Token
Senat akan mendebat apakah kripto seperti XRP sebaiknya diklasifikasikan sebagai komoditas digital menurut regulasi AS saat ini.
Para legislator akan meninjau atribut inti token dan kesetaraannya dengan komoditas tradisional.
Penentuan kriteria ini krusial, karena klasifikasi sebagai komoditas digital dapat membuka jalan persetujuan ETF altcoin.
Perkembangan ini bisa memungkinkan investor terlibat langsung dengan altcoin lewat instrumen finansial teregulasi, menarik investasi institusional besar, dan mendorong adopsi massal.
Menyelesaikan Yurisdiksi Regulasi antara SEC dan CFTC
Hearing hari ini bersamaan dengan diskusi baru seputar perdebatan panjang tentang yurisdiksi regulasi: agen mana yang mengatur aspek apa dari kripto?
Senator Tim Scott, Cynthia Lummis, dan Ruben Gallego akan memimpin diskusi ini, bertujuan menyelaraskan inisiatif Senat dengan “Crypto Week” DPR yang dimulai 14 Juli. Selama acara itu, legislasi serupa akan diperdebatkan, dengan kemungkinan pemungutan suara pada rancangan akhir.
Momentum meningkat setelah Presiden Trump mendukung GENIUS Act, mendorong DPR memprioritaskannya di atas proposal lain.
GENIUS Act, yang sudah disahkan Senat, mengusulkan kerangka regulasi jelas untuk stablecoin, termasuk persyaratan cadangan dan lisensi federal.
CLARITY Act, meski masih rancangan, baru-baru ini maju, berupaya menetapkan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sebagai regulator utama sebagian besar aset digital, membatasi peran Securities and Exchange Commission (SEC).
Fokus Baru pada Reformasi Pajak Kripto
Berseberangan dengan kerangka regulasi, kebijakan pajak kembali menjadi bahan perbincangan kripto.
Hari ini, House Ways & Means Oversight Subcommittee menggelar hearing bertajuk “Making America the Crypto Capital of the World,” bertujuan merancang struktur pajak modern untuk aset digital.
Reformasi yang diusulkan mencakup pembebasan pajak capital gains untuk transaksi kripto di bawah $300, dibatasi hingga $5.000 per tahun, mendorong penggunaan harian tanpa implikasi pajak negatif.
Selain itu, proposal menunda pajak atas imbal hasil staking dan mining hingga aset dijual atau dibelanjakan, selaras dengan argumen menentang pemajakan unrealized gains.
Senator Cynthia Lummis terus mendorong reformasi pajak kripto dengan mengajukan RUU terpisah setelah amandemen pada RUU anggaran Trump gagal.
RUU ini bertujuan memodifikasi pemajakan aset digital dalam Internal Revenue Code, termasuk aturan lebih jelas untuk transaksi pinjam-token.
Meski masih draf, Lummis mengundang masukan publik, menekankan dukungan bipartisan krusial agar RUU maju di Senate Finance Committee.
Kata Penutup
Hearing Senat hari ini dan diskusi pajak paralel mencerminkan titik krusial dalam kebijakan kripto AS, meletakkan dasar aturan pasar yang lebih jelas, peran regulasi terdefinisi, dan perlakuan pajak modern. Hasilnya dapat membuka produk finansial baru, mendorong adopsi institusional, dan membentuk kepemimpinan AS di aset digital.
